Menjelang perjalanan apostolik Paus Leo XIV ke Uruguay, Argentina, dan Peru pada 6–17 November 2026, para penyintas kekerasan seksual oleh anggota klerus Katolik mendesak Gereja memperkuat pertanggungjawaban, membuka informasi, dan menjamin pemulihan korban. Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk mendengar pengalaman mereka, sekaligus menguji apakah perhatian pribadi seorang paus dapat mendorong perubahan kelembagaan yang lebih luas. Dalam laporan 31 Oktober, Reuters menyoroti sikap campur aduk Pedro Salinas, jurnalis Peru sekaligus penyintas dan mantan anggota Sodalitium Christianae Vitae. Setelah penyelidikan sekitar satu dekade, Vatikan membubarkan komunitas Katolik yang berbasis di Peru itu beserta cabang-cabangnya pada masa akhir kepausan Fransiskus tahun lalu. Kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan kekerasan seksual, fisik, dan psikologis.
Salinas mengatakan Robert Prevost—nama Paus Leo sebelum terpilih—membantu mendorong perkembangan perkara ketika masih menjadi uskup di Peru dan kemudian pejabat Vatikan. Menurut Salinas, Prevost berkomunikasi dengan penyintas dan pendamping, menghadiri pertemuan, serta mengumpulkan informasi. Ia menilai keterlibatan itu ikut membuka jalan bagi pembubaran Sodalitium.Namun, langkah tersebut belum menghapus keraguan. José Enrique Escardó, ketua jaringan penyintas Peru, menilai tindakan Gereja belum menghasilkan keadilan, pertanggungjawaban, dan ganti rugi yang memadai. Ia meminta penyintas dilibatkan dalam penyusunan kebijakan serta agar pemulihan mencakup layanan psikologis dan pendidikan. Vatikan tidak menanggapi permintaan komentar Reuters mengenai laporan itu.
Tuntutan lain menyangkut standar perlindungan anak yang konsisten di seluruh negara. Juan Carlos Cruz, penyintas asal Chile yang terlibat dalam upaya pembaruan perlindungan anak di Gereja, mengatakan pedoman universal masih perlu diterapkan. Anne Barrett Doyle dari BishopAccountability.org juga mempertanyakan kurangnya data disipliner global mengenai pejabat Gereja yang dituduh melakukan pelanggaran atau menutup-nutupi kasus. Kelompok advokasi meminta imam yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dilarang secara permanen menjalankan pelayanan imamat. Angela Walker dari Survivors Network of those Abused by Priests mengatakan sebagian penyintas kini lebih memilih melapor kepada otoritas sipil karena tidak percaya pada pengawasan internal Gereja. Reuters mencatat pejabat Vatikan sebelumnya menyebut penyatuan aturan pelaporan lintas negara sulit dilakukan karena perbedaan sistem hukum.
Laporan Associated Press pada 29 Oktober menambahkan gambaran dari Argentina. Sejumlah penyintas meminta Vatikan mengambil tindakan lebih tegas terhadap rohaniwan yang telah dihukum pengadilan pidana, termasuk pencopotan status klerus. Sebagian berharap bertemu Paus Leo, sedangkan kelompok lain menentang kunjungannya karena menilai janji toleransi nol terhadap kekerasan belum diwujudkan. AP menguraikan beberapa perkara yang masih disorot. Di Córdoba, imam Alejandro Nicola menghadapi tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak di taman kanak-kanak yang terkait sekolah Katolik. Lebih dari selusin keluarga mengajukan pengaduan dan jaksa sedang menyelidiki; tuduhan tersebut belum merupakan putusan bersalah. Dalam perkara terpisah, 43 perempuan menuduh mereka direkrut saat remaja dan dipaksa bekerja tanpa upah di pusat Opus Dei di Argentina. Organisasi itu membantah tuduhan tersebut dan penyelidikan masih berlangsung. AP juga menyinggung kasus kekerasan terhadap anak-anak tunarungu di Institut Próvolo, Mendoza. Mantan biarawati Kumiko Kosaka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada September, sementara dua imam sebelumnya menerima hukuman panjang pada 2019. Para penyintas masih mempertanyakan keterbukaan hasil proses disipliner internal Gereja terhadap sejumlah pelaku yang telah dihukum pengadilan.
Perjalanan itu akan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Peru. Reuters melaporkan Paus Leo diperkirakan bertemu penyintas kekerasan oleh klerus di Peru. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan baginya kembali ke kawasan tempat ia pernah melayani selama puluhan tahun. Bagi para penyintas, pertemuan dengan paus dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pengalaman dan tuntutan. Namun, ukuran keberhasilan yang mereka minta lebih luas: pelaporan yang aman, penyelidikan transparan, sanksi konsisten, pemulihan layak, dan keterlibatan korban dalam kebijakan perlindungan. Perjalanan 6–17 November itu akan diperhatikan bukan hanya karena nilai pastoralnya, tetapi juga karena harapan agar komitmen publik diikuti langkah yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Sumber: Reuters, Associated Press.