Nilai tukar rupiah mencatatkan rekor terlemah sejak krisis moneter 1998. Pada awal Mei 2026, kurs rupiah sempat menyentuh level 17.400 per dolar Amerika Serikat, melampaui titik terdalam yang pernah terjadi dalam sejarah modern perekonomian Indonesia. Meski pada Kamis, 7 Mei 2026, sempat menguat tipis ke kisaran 17.300, rentang pergerakan rupiah masih jauh di atas 17.000. Pelemahan ini bukan terjadi dalam semalam. Sejak akhir Februari 2026, ketika rupiah pertama kali menembus 16.800, tekanan terus mengalir deras hingga akhirnya jebol ke level yang mengguncang psikologi pasar.
Persoalannya ternyata bukan semata soal perang atau konflik geopolitik yang meletus di kawasan Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, meski faktor itu turut memperbesar tekanan eksternal. Ketika konflik di Teluk mulai mereda pada April 2026, mata uang negara-negara tetangga justru menguat. Thailand mencatat apresiasi 1,8 persen terhadap dolar, Tiongkok 1,1 persen, dan hampir seluruh mata uang Asia bergerak menguat. Rupiah justru sebaliknya, terus melemah tanpa tren pemulihan yang berarti. Ini sinyal kuat bahwa ada persoalan domestik yang jauh lebih dalam.
Dari Januari hingga April 2026, arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai sekitar 68 triliun rupiah. Rinciannya, sekitar 48 triliun rupiah berasal dari pasar saham dan 20 triliun rupiah dari pasar obligasi pemerintah. Angka ini jauh melampaui outflow pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 14 triliun rupiah. Pemicunya antara lain pernyataan MSCI di awal tahun yang memicu eksodus investor asing secara besar-besaran dari pasar modal Indonesia. Ketika investor asing melepas aset rupiah mereka, mereka mengkonversinya ke dolar, yang secara langsung mendorong permintaan dolar naik dan rupiah makin tertekan.
Bank Indonesia tidak tinggal diam. Gubernur BI Perry Warjiyo berkali-kali muncul di publik mengklaim telah melakukan intervensi ganda di pasar valuta asing. Salah satu instrumen yang dipakai adalah cadangan devisa. Posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 tercatat 151 miliar dolar AS, namun pada data terakhir posisi Maret sudah berkurang lebih dari 3 miliar menjadi sekitar 148 miliar dolar AS. BI mengklaim posisi April tidak jauh dari angka tersebut. Namun cadangan devisa tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk intervensi, karena harus menyisakan porsi untuk membiayai impor dan membayar utang luar negeri yang jatuh tempo.
Indikator lain yang memperlihatkan BI mulai kewalahan adalah lonjakan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Secara year-to-date, kenaikan yield SRBI sudah hampir 1 persen atau sekitar 90 basis poin, sehingga suku bunganya kini berada di angka 6,21 persen. Angka itu bahkan lebih tinggi dari BI rate sendiri. Ini artinya BI harus mengeluarkan biaya stabilisasi yang semakin mahal untuk menarik kembali modal asing yang pergi. BI memilih instrumen SRBI ketimbang menaikkan BI rate secara langsung karena khawatir kenaikan suku bunga acuan akan berdampak pada kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Setelah rupiah jebol melewati 17.000, Presiden Prabowo Subianto memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke istana. Rapat yang dihadiri Gubernur BI, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua OJK, dan Kepala LPS itu menghasilkan tujuh langkah stabilisasi. Pertama, BI akan melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, melanjutkan penerbitan SRBI untuk menarik modal asing kembali. Ketiga, BI berkomitmen membeli Surat Berharga Negara di pasar sekunder yang dilepas investor, dan jumlah SBN yang sudah dibeli BI secara year-to-date sudah mencapai 13,1 triliun rupiah. Keempat, menjaga likuiditas dolar di sistem perbankan. Kelima, membatasi pembelian dolar oleh individu dari sebelumnya 100.000 dolar per bulan menjadi 50.000 dolar, kemudian diturunkan lagi menjadi hanya 5.000 dolar per orang per bulan. Keenam, mengizinkan bank domestik untuk menjadi dealer di pasar valuta asing luar negeri. Ketujuh, memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar yang tinggi untuk mencegah spekulasi.
Pembatasan pembelian dolar langsung berdampak pada pelaku usaha. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo yang disampaikan oleh Ketua Apindo Sinta Kamdani, 70 persen bahan baku industri nasional masih diimpor. Artinya, sebagian besar pelaku industri harus membeli bahan baku menggunakan dolar. Ketika kurs melemah, biaya produksi naik, margin pengusaha menipis, dan ujung-ujungnya beban itu dialihkan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Persoalannya, daya beli konsumen pun sedang tidak dalam kondisi prima. Pengusaha pun terjepit: tidak menaikkan harga berarti merugi, menaikkan harga berarti kehilangan pembeli.
Fenomena pelarian ke mata uang asing tidak hanya terjadi di kalangan korporasi. Data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan jumlah rekening valuta asing di perbankan naik lebih dari 50 persen secara tahunan pada bulan Maret 2026. Masyarakat umum mulai membuka rekening dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, hingga yen Jepang sebagai bentuk lindung nilai terhadap pelemahan rupiah. Meski secara individual keputusan ini rasional, secara makro justru memperbesar permintaan dolar dan kian memperlemah rupiah.
Pertanyaan yang terus mengemuka di kalangan ekonom dan analis adalah mengapa data-data ekonomi yang relatif baik tidak cukup untuk menopang rupiah.
Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 dilaporkan berada di angka 5,61 persen, di atas konsensus pasar. Surplus neraca perdagangan juga masih terjaga. Namun rupiah tetap melemah. Jawabannya ada pada faktor kepercayaan. Seorang ekonom berbasis di Singapura yang dihubungi oleh tim Tempo menyebut bahwa kekhawatirannya bukan pada angka pertumbuhan, melainkan pada kemampuan pemerintah meyakinkan investor soal pengelolaan fiskal dan kepastian kebijakan jangka panjang.
Artikel Terkait
Dua isu besar yang menjadi sorotan pasar internasional adalah risiko pengelolaan fiskal dan ketidakpastian kebijakan pemerintah. Pada pertemuan musim semi di Washington, banyak delegasi internasional yang bertanya apakah Indonesia akan mempertahankan disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen dari PDB. Program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program perumahan rakyat memunculkan pertanyaan soal kemampuan fiskal negara untuk membiayai semuanya sekaligus. Lembaga pemeringkat Fitch bahkan sudah menurunkan outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan utama disiplin fiskal yang dipertanyakan.
Danantara menjadi sorotan tersendiri. Perubahan skema dividen BUMN yang semula disetor ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kini dialihkan ke Danantara membuat investor bertanya-tanya soal dampaknya terhadap penerimaan negara. Angka yang beredar menyebut potensi pengurangan penerimaan negara mencapai sekitar 80 triliun rupiah, sementara kebutuhan tambahan penerimaan tahun ini diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Pertanyaan juga muncul soal proyek-proyek yang akan digarap Danantara dan apakah lembaga baru ini akan menciptakan ketimpangan persaingan antara negara dengan pelaku swasta lokal maupun asing.
Para analis yang dimintai proyeksi mengatakan dalam jangka pendek maupun menengah, tekanan terhadap rupiah masih lebih condong ke pelemahan. Sejumlah analis bahkan menyebut ada kekhawatiran rupiah bisa menembus level 18.000 per dolar, dan pelaku usaha sudah melakukan stress test hingga skenario 20.000 rupiah per dolar. Situasi ini membuat intervensi BI ibarat menggarami lautan jika akar persoalan kepercayaan investor tidak segera dibenahi oleh pemerintah. Kepastian kebijakan, disiplin fiskal, dan transparansi pengelolaan lembaga seperti Danantara menjadi kunci yang jauh lebih menentukan dibandingkan seberapa besar cadangan devisa yang diguyurkan ke pasar.
Lagu Kristen Pilihan:
Mungkin Anda Suka
