Belanja Bulanan Tinggal Kenangan, Warga Kini Hanya Mampu Beli untuk Beberapa Hari ke Depan
Pernah tidak, kamu merasa harga-harga di sekitar kita makin hari makin mencekik, tapi katanya inflasi masih aman-aman saja? Nah, ini dia yang lagi jadi obrolan hangat di berbagai kalangan, dari pengusaha retail sampai ekonom, dari pejabat pemerintah sampai ibu-ibu di pasar. Kondisi ekonomi Indonesia hari ini terasa seperti dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, pemerintah bilang inflasi masih terjaga di angka 2,42 persen. Tapi di sisi lain, masyarakat merasakan sendiri bagaimana biaya hidup terus merangkak naik. Mall masih ramai, tapi kasir sepi transaksi. Orang datang bukan untuk belanja, melainkan sekadar jalan-jalan, menikmati suasana, atau menghadiri event. Inilah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia sekarang.
Anomali yang Terasa Nyata
Roy Mandei, Founder dan Chairman Asosiasi Retail Global Indonesia, menyebutnya sebagai anomali yang kini sudah sangat terasa di lapangan. Menurutnya, ada pergeseran besar dalam perilaku belanja masyarakat yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dulu, satu keluarga bisa menghabiskan sekitar satu juta hingga satu juta delapan ratus ribu rupiah sekali belanja. Sekarang? Angka itu anjlok ke kisaran tiga ratus ribu rupiah saja. Turun lebih dari lima puluh persen. Dan itu pun sudah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, bukan untuk barang-barang sekunder atau tersier.
Pola belanja yang selama ini kita kenal, yakni belanja bulanan atau setidaknya mingguan untuk stok kebutuhan rumah tangga, kini hampir hilang sepenuhnya. Masyarakat kini hanya membeli untuk kebutuhan satu hingga tiga hari ke depan. Beras, telur, ikan, atau sayuran segar dibeli secukupnya, tidak berlebih. Tidak ada lagi stok sebulan penuh di lemari dapur.
Yang lebih menarik lagi, fenomena yang disebut impulse buying alias belanja impulsif karena tergiur diskon atau penawaran menarik juga sudah hampir menghilang. Artinya, konsumen kini jauh lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan uang.
Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup. Ini soal kemampuan finansial yang memang sedang tertekan.
Rupiah Melemah, Semua Ikut Terdampak
Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak datang dari satu sumber saja. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika menjadi salah satu biang keladi utama. Ketika rupiah jatuh, harga bahan baku impor otomatis ikut melonjak. Biaya produksi naik. Para pedagang dan pelaku usaha kecil pun mulai terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama tidak enak.
Kalau harga jual dinaikkan, konsumen yang daya belinya sedang lemah tentu akan lari. Tapi kalau harga ditahan, keuntungan semakin menipis, bahkan bisa merugi. Situasi ini menciptakan tekanan ganda yang dirasakan oleh pelaku usaha di seluruh rantai distribusi.
Dalam dunia retail, ada istilah yang disebut down trading. Sederhananya, konsumen bergeser dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah. Dari merek premium ke merek ekonomis.
Dari kemasan besar ke kemasan kecil. Fenomena ini sudah bukan hal baru, tapi intensitasnya kini semakin mengkhawatirkan.
Bahkan di sektor kebutuhan pokok yang harganya diatur pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi, para peritel mengaku seringkali harus membeli di atas harga yang ditetapkan. Artinya, mereka menjual dengan margin yang sangat tipis, bahkan tak jarang merugi. Namun barang-barang tersebut tetap dipajang karena berfungsi sebagai traffic puller, penarik pembeli yang diharapkan juga membeli produk lain yang marginnya lebih baik.
Pemerintah Menjaga, Tapi Sampai Kapan?
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Adit Laksmana, mengakui bahwa kondisi ekonomi global memang sedang tidak baik-baik saja, dan Indonesia tidak bisa menghindar dari imbasnya. Rasionalisasi belanja yang dilakukan masyarakat dinilai sebagai respons yang wajar dan manusiawi di tengah ketidakpastian.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa daya beli masyarakat adalah salah satu bantalan atau buffer terpenting dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan struktur ekonomi Indonesia yang masih ditopang lebih dari lima puluh persen oleh konsumsi rumah tangga, menjaga daya beli bukan hanya soal kesejahteraan rakyat, melainkan juga soal kelangsungan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah antara lain menjaga ketersediaan pasokan, melakukan stabilisasi harga, menahan kenaikan harga bahan bakar minyak, serta mendorong ketahanan pangan dan energi. Sembilan komoditas pangan disebut sudah mencapai swasembada, yang artinya kendali pasokan ada di tangan pemerintah dan stabilisasi harga bisa lebih mudah dilakukan.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah itu cukup?
Kepercayaan Pasar yang Rapuh
Ekonom politik Iksanuddin Nursi membawa perspektif yang lebih tajam dan kritis. Menurutnya, masalah yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata soal teknis kebijakan moneter atau fiskal, melainkan soal kepercayaan pasar yang sudah terlanjur goyah.
Ia menggambarkan sebuah siklus yang cukup mencemaskan. Rupiah sebenarnya bersandar pada sistem keuangan global yang ia sebut sebagai ekonomi bayangan, sebuah sistem yang rentan terhadap spekulasi dan sentimen pasar. Ketika kebijakan dalam negeri, baik fiskal maupun moneter, tidak menunjukkan kredibilitas yang kuat, maka pasar akan bereaksi negatif.
Artikel Terkait
Di penghujung tahun 2025, laporan defisit anggaran yang mencapai 2,92 persen sudah memberikan sinyal kurang menyenangkan ke pasar. Ditambah lagi dengan tekanan cicilan utang untuk tahun 2026 yang mencapai angka ratusan triliun rupiah, struktur fiskal nasional dinilai memang sedang berat.
Situasi ini diperparah oleh beberapa kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran dan sempat menjadi sorotan publik. Ketika kebijakan pemerintah dipertanyakan, kepercayaan pasar semakin sulit dibangun. Dan ketika kepercayaan pasar lemah, intervensi moneter pun menjadi kurang efektif.
Kesenjangan yang Makin Lebar
Satu hal yang paling mengkhawatirkan dari semua data yang ada adalah soal kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Tabungan pihak ketiga dengan nilai di bawah lima ratus juta rupiah cenderung stagnan atau bahkan menurun. Kelompok yang memiliki tabungan di bawah dua belas juta rupiah justru mengalami penurunan. Sementara itu, tabungan dengan nilai di atas dua miliar rupiah justru terus naik.
Artinya, yang kaya semakin kaya, sementara kelas menengah ke bawah semakin tertekan. Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik kini semakin terkikis. Dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, ditambah berbagai gejolak global seperti ketegangan geopolitik dan perang dagang, membuat pemulihan UMKM dan kelas menengah menjadi semakin berat.
Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Sebagai individu, menyesuaikan pola belanja dengan kondisi keuangan tentu adalah langkah yang bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak, dan simpan sebagian penghasilan untuk jaga-jaga. Ini bukan sikap pesimis, melainkan sikap realistis dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.
Sebagai pelaku usaha, khususnya di sektor retail dan UMKM, adaptasi menjadi kata kunci. Memahami perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi, baik dalam hal produk, harga, maupun cara pemasaran, adalah hal yang tidak bisa ditunda.
Dan sebagai bangsa, kita perlu mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada angka-angka makro yang terlihat baik di atas kertas, tetapi juga sungguh-sungguh memperhatikan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Karena pada akhirnya, indikator ekonomi yang paling jujur bukan angka inflasi di laporan resmi, melainkan isi belanjaan di keranjang warga biasa saat mereka pergi ke pasar hari ini.
Lagu Kristen Pilihan:
Mungkin Anda Suka
