Prancis menghadapi tekanan sosial dan politik yang semakin besar setelah ratusan ribu orang turun ke jalan pada 24 Oktober 2026 untuk memprotes kenaikan biaya hidup, memburuknya layanan publik, dan pembatasan demonstrasi. Aksi tersebut menambah tantangan bagi Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu, yang juga berusaha menyelesaikan persoalan anggaran negara untuk 2027.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 410.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah negara itu. Namun, konfederasi serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut mencerminkan perbedaan metode penghitungan antara pemerintah dan penyelenggara aksi.
Di Paris, pemerintah menghitung sekitar 110.000 demonstran, sedangkan CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 250.000 orang. Aksi berlangsung di tengah cuaca dingin dan hujan, dengan pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar. Meskipun sebagian besar demonstrasi berlangsung relatif damai, bentrokan terjadi di sejumlah lokasi, termasuk Paris dan Marseille.
Biaya hidup dan layanan publik menjadi pemicu
Gelombang protes tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan pemerintah. Tuntutan demonstran mencakup persoalan daya beli, kualitas pendidikan, fasilitas umum, ketimpangan sosial, dan perlindungan layanan publik. Kenaikan biaya energi dan tekanan inflasi turut memperbesar kekhawatiran rumah tangga. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi ruang keuangan yang semakin terbatas. Pada saat yang sama, demonstran menilai pemerintah perlu memastikan layanan publik tetap memadai, termasuk sekolah dan fasilitas pendidikan. Gerakan yang awalnya melibatkan pelajar kemudian meluas ke kelompok masyarakat lainnya. Sebagian pelajar menuntut penambahan tenaga pengajar, perbaikan gedung sekolah, penyesuaian jadwal, serta dukungan yang lebih baik bagi siswa dan mahasiswa. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses pendidikan tinggi. Presiden Macron menyatakan dukungan terhadap pembenahan Parcoursup, platform nasional yang digunakan untuk proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi Prancis. Pemerintah menjanjikan pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelajar, termasuk perbaikan sarana pendidikan dan bimbingan setelah lulus.
Namun, janji perubahan itu belum tentu cukup untuk meredakan ketidakpuasan yang telah meluas ke berbagai sektor masyarakat.
Pemerintah mengerahkan 70.000 personel keamanan
Demonstrasi 24 Oktober berlangsung dengan pengamanan ketat setelah kerusuhan pada pekan sebelumnya. Pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 polisi dan anggota gendarmerie, pasukan keamanan nasional Prancis yang memiliki tugas kepolisian, di berbagai wilayah. Pihak berwenang juga menerapkan sejumlah pembatasan, termasuk larangan berkumpul di lokasi tertentu, perubahan rute demonstrasi, dan jam malam setempat. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah terulangnya penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang terjadi dalam aksi sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan bahwa sebagian besar aksi berlangsung terkendali. Meski demikian, aparat melaporkan insiden kekerasan di beberapa kota. Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok yang terlibat bentrokan setelah demonstrasi utama berakhir. Associated Press melaporkan bahwa hampir 1.000 orang telah ditangkap atau diamankan menurut keterangan Nuñez pada Sabtu, dengan jumlah yang masih dapat bertambah. Angka tersebut merupakan laporan pada saat itu dan tidak boleh dianggap sebagai jumlah akhir penangkapan. Pemerintah menghadapi dilema: menjaga keamanan publik sekaligus memastikan hak warga untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati. Pembatasan demonstrasi yang diberlakukan sejak 22 Oktober menuai kritik dari kelompok kiri dan organisasi kebebasan sipil. Mereka mempertanyakan apakah pembatasan tersebut sebanding dengan risiko keamanan yang hendak dicegah.
Gerakan sosial berpotensi berlanjut hingga November
Tekanan terhadap pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kelompok yang berkaitan dengan gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests) menyerukan aksi lanjutan pada 31 Oktober. Serikat pekerja juga menggalang demonstrasi besar pada 5 November. Tuntutan mereka mencakup peningkatan anggaran layanan publik, pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok kaya, dan kenaikan upah minimum. Gerakan Rompi Kuning sebelumnya dikenal melalui protes terhadap biaya hidup dan kebijakan ekonomi pemerintah, sehingga keterlibatan kelompok ini memperluas dimensi politik dari gelombang demonstrasi terbaru.
Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai kiri La France Insoumise, mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan demonstran. Sementara itu, Benoît Payan, wali kota Marseille, memperingatkan bahwa ketidakpuasan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu kekacauan berulang. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berhadapan dengan persoalan keamanan. Pemerintah juga harus mengelola ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan pendapatan, kesempatan pendidikan, dan kualitas pelayanan negara.
Pemerintah mencari jalan keluar dari tekanan ekonomi
Perdana Menteri Sébastien Lecornu berusaha merespons tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mengendalikan keuangan negara. Tantangan itu semakin rumit karena parlemen menolak rancangan undang-undang anggaran jaminan sosial dalam pembahasan tahap pertama pada Jumat sebelumnya. Pemerintah membutuhkan kompromi politik untuk meloloskan anggaran 2027. Namun, perbedaan pandangan mengenai pengeluaran sosial, pendapatan negara, dan kebijakan ekonomi membuat kesepakatan sulit dicapai. Lecornu mengumumkan keputusan yang memungkinkan pelepasan 10 juta barel diesel. Menurut laporan Le Monde edisi bahasa Inggris pada 26 Oktober, langkah tersebut berpotensi menurunkan harga diesel hingga € 0,18 per liter mulai 1 November. Dampak aktualnya tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan perkembangan harga energi.
Artikel Terkait
Menteri Ekonomi Roland Lescure juga mempertimbangkan kenaikan upah minimum lebih awal daripada penyesuaian otomatis yang biasanya berlangsung pada 1 Januari. Opsi tersebut ditujukan untuk membantu pekerja menghadapi tekanan biaya hidup. Akan tetapi, pemerintah harus menyeimbangkan bantuan kepada masyarakat dengan kebutuhan menghemat anggaran. Jika pengeluaran meningkat tanpa dukungan pendapatan yang memadai, upaya memperbaiki kondisi sosial dapat berbenturan dengan target pengelolaan keuangan publik.
Ujian politik bagi pemerintahan Macron
Gelombang protes ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah Prancis dalam meredakan ketidakpuasan masyarakat melalui kebijakan konkret. Janji pembenahan pendidikan dan kemungkinan bantuan biaya hidup menunjukkan adanya respons, tetapi keberhasilannya akan bergantung pada pelaksanaan dan hasil yang dirasakan warga. Aksi pada akhir Oktober dan awal November menjadi titik penting yang perlu diperhatikan. Jika pemerintah tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai anggaran dan merespons tuntutan masyarakat, tekanan terhadap Lecornu dapat meningkat. Sebaliknya, dialog yang menghasilkan langkah nyata berpotensi membantu mengurangi ketegangan. Situasi tersebut juga memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan ekonomi dan stabilitas politik. Kenaikan biaya hidup, persoalan layanan publik, serta keterbatasan anggaran dapat saling memperkuat ketidakpuasan ketika masyarakat merasa kebutuhan mereka belum tertangani. Untuk saat ini, belum dapat dipastikan apakah rangkaian demonstrasi akan berkembang menjadi krisis politik yang lebih luas. Namun, jumlah peserta aksi, tuntutan yang beragam, dan rencana demonstrasi berikutnya menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengerahan aparat keamanan.
Sumber: Associated Press (AP News),Le Monde Englis, Reuters, melalui Investing.com.
Lagu Kristen Pilihan:
Mungkin Anda Suka
