Purbaya menyerah? Utang Kereta Cepat Beralih ke Kementerian Keuangan RI

Pemerintah tengah menyiapkan pengalihan kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke Kementerian Keuangan. Langkah senilai sekitar 7,2 miliar dolar AS ini dinilai pengamat sebagai tanda menyerahnya BUMN dalam menanggung beban proyek yang terus merugi.

---

Kementerian Keuangan bersiap mengambil alih penanganan kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) senilai sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat dari Badan Pengelola Investasi Danantara. CEO BPI Danantara sekaligus Kepala BPUMN, Dony Oskaria, menyebut proses pengelolaan utang tersebut masih berjalan dan rencananya akan dialihkan pada pertengahan September 2026 karena berkaitan dengan aspek infrastruktur. Namun, ia belum merinci apakah special mission vehicle (SMV) akan dilibatkan dalam skema tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan rencana ini. Ia mengonfirmasi akan menerima pengalihan tersebut dari Danantara pada pertengahan September, tetapi masih enggan mengungkap dua badan layanan umum atau SMV di bawah Kemenkeu yang bakal menangani penyelesaian utang Whoosh, karena skemanya belum final. Di sisi lain, Danantara berencana menyetor sebagian keuntungannya ke kas negara pada tahun anggaran 2026, dengan nilai yang disebut Purbaya mencapai sekitar Rp120 triliun, naik dari dividen tahun sebelumnya yang berkisar Rp90 triliun. Setoran ini akan dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak dan merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan, menilai langkah pengalihan utang ini sebagai sinyal bahwa BUMN, termasuk Purbaya sendiri, sudah tidak sanggup lagi menanggung beban proyek. Ia membandingkan skema ini dengan kasus PLTP Dieng-Patuha yang kini menjadi PT Geodipa, saat Pertamina dan PLN menghibahkan saham perusahaan rugi tersebut ke Kementerian Keuangan. Pola serupa diperkirakan terjadi pada KCIC, operator Whoosh yang 60 persen sahamnya dipegang konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen oleh Tiongkok. Akibatnya, modal yang telah ditanamkan BUMN di proyek ini berpotensi hilang karena sahamnya dihibahkan tanpa kompensasi.

Menurut Heri, Kemenkeu kemungkinan akan menugaskan dua BUMN sehat di bawahnya, yaitu Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF), sebagai SMV untuk mengelola KCIC. Sebab-akibatnya jelas: karena KCIC masih merugi dan belum mampu membayar utang, kedua perusahaan yang selama ini sehat itu berisiko tergerus labanya jika harus membiayai operasional Whoosh tanpa penyertaan modal negara (PMN). Penurunan laba SMI dan SMF pada gilirannya akan menurunkan setoran dividen mereka ke negara, sementara jika PMN tetap diberikan, dananya harus berasal dari APBN, yang berisiko direalokasi dari anggaran subsidi seperti BBM.

Risiko lain yang disoroti adalah persoalan tata kelola. Audit kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat per 30 Juni 2026 menyebutkan bahwa seluruh BUMN semestinya berada di bawah Danantara, kecuali yang ditetapkan sebagai instrumen fiskal melalui peraturan pemerintah. Masalahnya, hingga kini belum ada regulasi yang secara resmi menetapkan SMI, SMF, Geodipa, atau lembaga pembiayaan lain sebagai instrumen fiskal, sehingga status hukum pengalihan ini masih rawan sengketa.

Heri juga menekankan bahwa langkah ini sejatinya hanya memindahkan kantong risiko, bukan menghilangkannya. Sebelumnya, beban Whoosh ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium menggantikan PT Wijaya Karya. Piutang KAI kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham KCIC, telah mencapai Rp9 triliun per Juni 2026, sementara kerugian PSBI membengkak dari Rp4 triliun pada 2024 menjadi Rp5 triliun pada pertengahan 2026. Jika saham dihibahkan ke Kemenkeu, KAI berpotensi harus menghapusbukukan piutang tersebut beserta modal yang telah disetor.

Dari sisi beban keuangan, Whoosh diperkirakan menanggung bunga utang sekitar Rp1,5 triliun per tahun, dengan cicilan pokok mulai berjalan pada 2027 sehingga total kewajiban tahunan bisa mencapai Rp3 hingga 5 triliun. Kondisi ini diperparah oleh operasional yang masih merugi, sehingga perusahaan terus membutuhkan suntikan dana. Heri mengingatkan, total utang pemerintah tahun ini telah menembus Rp10.200 triliun dengan beban bunga sekitar Rp600 hingga 700 triliun, yang berpotensi menggerus ruang fiskal untuk belanja modal dan program subsidi lainnya.

Ia turut mempertanyakan konsistensi angka setoran dividen Danantara. Meski CEO Danantara menyebut laba 2025 mencapai Rp330 triliun, laporan keuangan pemerintah pusat yang diaudit BPK hanya mencatat sekitar Rp145 triliun, menyisakan selisih besar yang belum terjelaskan. Kesenjangan data ini, menurutnya, memperkuat urgensi transparansi dalam proses pengalihan utang dan penunjukan SMV, mengingat dampaknya akan bersinggungan langsung dengan layanan publik dan keuangan negara.

Sebagai penutup, Heri menyarankan pemerintah menegaskan sejak awal proyek mana yang layak diperlakukan sebagai fasilitas publik dan dibiayai APBN, serta mana yang harus tetap dikelola secara komersial oleh BUMN berorientasi laba. Ketegasan semacam itu, katanya, penting agar kasus serupa Whoosh tidak berlarut-larut dan tidak menciptakan moral hazard dalam pengelolaan proyek strategis nasional ke depan.

---

FAQ tanya-jawab):

T: Berapa nilai utang kereta cepat Whoosh yang akan dialihkan ke Kemenkeu?

J: Sekitar 7,2 miliar dolar AS, dialihkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan mulai pertengahan September 2026.

T: Mengapa pengalihan utang ini dinilai berisiko bagi keuangan negara?

J: Karena SMV pengelola berpotensi tergerus labanya membiayai KCIC yang merugi, sehingga dividen ke negara bisa menurun.

T: Apa yang disarankan pengamat agar kasus ini tidak berulang di masa depan?

J: Pemerintah harus menegaskan sejak awal proyek mana yang dibiayai APBN dan mana yang dikelola komersial oleh BUMN.

sumber: KompasTV